Padmanews.Id Online Lifestyle News
Kita memasuki era media sosial (medsos). Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melek medsos jika tidak ingin disebut gaptek dan ketinggalan zaman.
Hal itu diungkapkan Agustin Nurcahyanti SE, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang di sela-sela syuting film pendek untuk konten info pelayanan pajak. Syuting dilakukan di Kantor Pemasaran Graha Padma, Semarang Barat.
”Saat ini model sosialisasi ke wajib pajak ada beberapa macam. Agar tidak ketinggalan zaman, informasi tentang pajak daerah ini kami uplod di medsos. Baik itu di Facebook, twitter, dan IG. Sebab, kita ini berada di era medsos, info pajak daerah pun kami lewatkan medsos,” jelasnya.
Selama ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di Bapenda selalu mengikuti akun medsos Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Beragam permasalahan dari masyarakat dijawab oleh masing-masing OPD yang bersangkutan, ada pula yang dijawab langsung oleh wali kota.
”Namun jika ada informasi yang sifatnya global, biasanya Pak Wali langsung yang menyampaikan ke masyarakat. Misalnya pembayaran PBB yang selama ini dilakukan masih manual, ternyata bisa online, maka Pak Wali sendiri yang menyampaikan ke masyarakat. Kita berusaha mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan, pembayaran pajak, dan pengurusan apa pun. Nggak terlalu bertele-tele, kalau bisa cepat mengapa harus diperlama,” ujarnya.
Agustin menambahkan, dampak medsos sangat luar biasa. Misalnya, ada kebijakan terkait diskon pajak PBB, begitu diupload di IG, langsung direspons masyarakat.
”Banyak warga masyarakat yang bertanya ke kami, ini infonya benar enggak? Setelah kami jelaskan bahwa itu benar, pembayaran PBB langsung meningkat pesat. Demikian juga untuk program penghapusan denda pajak karena pandemi.”
Menurut dia, pihaknya berusaha mencari ide-ide yang baru yang lebih segar. ”Tugas kami memang melakukan penyuluhan secara formal. Namun informasi kan tidak harus baku, gitu gitu saja. Kita lebih kreatif. Kita minta bantuan diskominfo yang medsosnya sudah dikenal,” tandasnya.
Mengenai pemilihan lokasi, Agustin menyatakan bahwa kantor pemasaran Graha Padma cukup representatif untuk dijadikan lokasi syuting. Di samping itu, dengan warga perumahan yang berjumlah 1.500 KK, potensi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup besar.
”Tinggal dikalikan saja, jika setiap rumah PBB-nya misalnya Rp 1 juta. Padahal di Graha Padma ini PBB-nya ada yang Rp 3 juta/tahun. Belum Bea Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Lagian PBB PT Graha Padma sendiri tiap tahunnya miliaran rupiah. Itu semua masuk kas Pemkot Semarang.”
Tanpa Latihan dan Deg-degan
Diah Ismoyowati, bisa jadi sosok yang ketiban sampur. Nggak ada hujan nggak ada angin, Manager Estate Management Graha Padma itu menjadi figuran dalam film berdurasi pendek produk Bapenda. Menariknya, Diah dicasting sedang marah-marah kepada stafnya.
”Ngurus gini aja kok nggak bisa. Ini kan pekerjaan kita sehari-hari,” kata Diah sambil memukul meja.
”Saya masih deg-degan. Nggak dicasting lebih dahulu. Nggak latihan dialog lebih dahulu. Tanpa teks lagi. Saya pun harus dandan, pinjam blazer pula hahaha….” kata Diah yang memang berada di posisi bagian legal, mengurusi perizinan, pajak, dan sebagainya di Graha Padma.
Rizal Deny dari Bapenda menyatakan, bahwa syuting film pendek berisi informasi model layanan pajak di Pemkot Semarang memang tidak menggunakan figuran atau artis.
”Ya dadakan saja. Ini cerita tentang model layanan pajak. Ada seorang ibu pimpinan memarahi stafnya karena dianggap tidak bisa mengurusi pajak yang sebenarnya mudah. Kemudian staf si ibu itu berangkat ke pemkot dan diberi informasi bahwa ada aplikasi baru untuk membayar pajak,” katanya.
Menurut Rizal Deny, film pendek berdurasi sekitar 5 menit itu adalah untuk konten instagram Bapenda.
”Ya, biasa saja. Kayak iklan layanan masyarakat di televisi. Kami pilih Graha Padma karena representatif untuk iklan layanan informasi pajak ini. GP sebagai mitra untuk pembayaran pajak, terutama PBB. Dan, dalam kenyataannya memang demikian. Jadi, ketika syuting mengalir begitu saja.”
Jumlah tim medsos Bappenda yang berjumlah 7 orang akan terus melakukan kreativitas konten medsos. Karena banyak produk pelayanan pajak yang harus diinformasikan ke masyarakat melalui medsos. Seperti PBB non-perumahan dari menengah ke bawah hingga ke atas, di situ ada penghapusan denda.
”Ada 11 jenis pajak. Dari PBB, pajak air tanah, pajak pembangunan, BPHTB, pajak resto, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, PPN, dsb,” jelasnya. (Ali)
